Putusan MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Akankah Berujung pada Pemberhentian Wakil Presiden?
 |
| Ilustrasi |
Penulis : Ahmad Khoirudin (Direktur Moeda Patria Institut, Mahasiswa Aktif Magister di Alliant International University California).*
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pemerintah pada 2019.
Putusan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden hingga kemungkinan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 itu merupakan hasil permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan. Sebelumnya, gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat di Indonesia.
MA menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa dukungan dokumen kelulusan yang memadai merupakan tindakan yang tidak cermat. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa.
Putusan MA Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan Wakil Presiden
Meski memiliki konsekuensi terhadap keabsahan surat penyetaraan pendidikan, putusan MA tidak serta-merta membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024 ataupun mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ada beberapa persoalan hukum yang perlu dibedakan, yakni keabsahan dokumen administrasi pendidikan, pemenuhan persyaratan pencalonan ketika proses pemilu berlangsung, serta mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden setelah dilantik.
Ketiganya memiliki objek dan mekanisme hukum yang berbeda.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r, salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.
Namun, persoalan apakah persyaratan tersebut terpenuhi dalam pencalonan Gibran tidak bisa disimpulkan hanya dengan melihat pembatalan satu surat administrasi. Penilaian lebih lanjut harus mempertimbangkan ketentuan hukum, dokumen yang relevan, serta kewenangan lembaga yang menangani persoalan tersebut.
Putusan MK Juga Menjadi Catatan Penting
Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) telah lebih dahulu memeriksa perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 6 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, lembaganya tidak dapat langsung membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan pemenuhan persyaratan setelah tahapan pemilu dan pelantikan harus ditempuh melalui mekanisme serta lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.
Dengan demikian, putusan MK perlu dibaca secara utuh. Permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pertimbangan hukum di dalamnya tidak memiliki arti, tetapi juga tidak dapat ditafsirkan sebagai keputusan yang secara langsung menyatakan jabatan Wakil Presiden tidak sah.
Gibran Siapkan Langkah Hukum
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyatakan akan tetap menempuh jalur hukum untuk menjelaskan dan membuktikan dokumen pendidikannya.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menerima sejumlah masukan terkait polemik tersebut.
Gibran menyampaikan bahwa salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan ini melalui jalur hukum, termasuk dengan menunjukkan dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Namun, rencana tersebut masih perlu dilihat dari aspek hukum acara. PK merupakan upaya hukum luar biasa yang memiliki persyaratan dan batasan tertentu, termasuk mengenai siapa yang berhak mengajukannya.
Dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Gibran bukan merupakan pihak yang berperkara. Karena itu, persoalan kedudukan hukum untuk mengajukan PK menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Hak mengajukan PK tidak otomatis dimiliki setiap orang yang terdampak secara tidak langsung oleh suatu putusan.
Di sisi lain, perlu dibedakan antara upaya membuktikan dokumen pendidikan melalui proses hukum yang tersedia dan upaya membatalkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Keduanya tidak dapat disamakan.
Hak Menyatakan Pendapat Mulai Menguat di DPR
Perkembangan persoalan ini juga mulai bergerak ke ranah politik dan ketatanegaraan.
Pada Rabu (11/11/2026), Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno fraksi. Ia menyebut seluruh anggota fraksi yang berjumlah 110 orang telah menyepakati langkah tersebut.
Sebelumnya, anggota DPR dari sejumlah fraksi juga dikabarkan telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan yang semula berangkat dari sengketa administrasi pendidikan mulai berkembang menjadi agenda pembahasan politik di parlemen.
Meski demikian, keputusan internal fraksi atau terkumpulnya tanda tangan anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Penggunaan hak menyatakan pendapat tetap harus mengikuti tata tertib DPR dan ketentuan konstitusi. Prosesnya membutuhkan pembahasan kelembagaan serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.
Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden?
Konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 7A menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan tersebut.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Artinya, pemberhentian Wakil Presiden bukan keputusan yang dapat diambil secara sepihak oleh satu fraksi, kelompok anggota DPR, ataupun melalui satu putusan pengadilan tata usaha negara.
Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan oleh MK, hingga pengambilan keputusan di MPR.
Persoalan Hukum dan Politik yang Masih Harus Dijawab
Dinamika kasus Gibran memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat negara dapat berkembang menjadi persoalan administrasi pemerintahan, hukum pemilu, hingga ketatanegaraan.
Putusan MA telah memberikan konsekuensi hukum terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Namun, implikasinya terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan kelanjutan jabatan Wakil Presiden masih membutuhkan proses serta penilaian melalui mekanisme yang berwenang.
Di sisi lain, langkah Gibran untuk menunjukkan dokumen pendidikannya juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. Sementara itu, DPR memiliki hak konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan instrumen yang tersedia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik atau opini publik semata. Kepastian hukum harus dibangun melalui keterbukaan dokumen, proses peradilan yang sesuai kewenangan, serta penghormatan terhadap konstitusi.
Publik kini menunggu bagaimana langkah hukum yang akan ditempuh Gibran dan sejauh mana DPR akan melanjutkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Kedua jalur tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah penyelesaian polemik yang terus menjadi perhatian nasional.
Referensi
1. ANTARA News, 11 November 2026. MA Unggah Putusan Lengkap Mengenai Suket Pendidikan SMA Gibran. Baca referensi.
2. Bisnis.com, 11 November 2026. MA Unggah Putusan Lengkap Pembatalan Suket Ijazah Gibran, Ini Pertimbangan Hakim. Baca referensi.
3. Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026. Lihat direktori putusan MK.
4. Tirto, 10 November 2026. Gibran: Prabowo Saran Koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk PK. Baca referensi.
5. CNN Indonesia, 11 November 2026. Fraksi PDIP Bulat Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran di DPR. Baca referensi.
6. JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B. Baca ketentuan konstitusi.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.