Catatan Pendamping Sosial #2: Tidak Semua yang Miskin Mau Dikategorikan Miskin
![]() |
| Ilustrasi |
uripkuiurup.com - Ada satu hal yang selalu menarik perhatian saya ketika bertemu warga sebagai pendamping sosial. Di tengah banyaknya orang yang berharap mendapatkan bantuan sosial, ada pula yang menolak ketika dirinya dianggap layak menerima bantuan.
Mereka hidup dalam keterbatasan. Rumahnya sederhana, penghasilannya tidak menentu, dan kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi dengan cermat. Jika dilihat dari sejumlah indikator kesejahteraan, mereka mungkin masuk kategori keluarga miskin. Namun, ketika bantuan sosial datang sebagai kemungkinan, mereka memilih berkata tidak.
Saya teringat pada Pak Sobir, bukan nama sebenarnya.
Siang itu, saya berkunjung ke rumahnya untuk menyampaikan maksud kedatangan. Sebagai pendamping sosial, kunjungan semacam ini bukan hal baru. Saya telah mendatangi ribuan rumah warga untuk monitoring dan evaluasi bantuan, pembaruan data, hingga advokasi pengaduan masyarakat.
Setiap rumah menyimpan cerita. Ada yang menyambut penuh harap, menyampaikan keluhan, atau bertanya kapan bantuan dicairkan. Namun, pertemuan dengan Pak Sobir memberikan kesan tersendiri.
Belum selesai saya menjelaskan, ia berkata tegas kepada istrinya.
“Buk, awake dewe ki ora layak oleh bansos.” Bu, kita ini tidak layak mendapat bantuan sosial.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, bagi saya, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penolakan. Saya tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak membutuhkan uang, tetapi juga tidak bisa menyimpulkan bahwa keluarganya berkecukupan. Saya melihat sikap: Pak Sobir tidak ingin ditempatkan dalam kategori orang yang layak menerima bantuan sosial.
Di tengah masyarakat yang sering mengukur kesejahteraan dari apa yang terlihat, sikap itu mengajak kita berhenti sejenak. Kemiskinan bukan hanya soal penghasilan, kondisi rumah, atau jumlah makanan. Ada pula cara seseorang memandang dirinya dan ingin dilihat oleh orang lain.
Barangkali, bagi sebagian orang, menerima bantuan bukan sekadar menerima uang atau barang. Ada perasaan yang ikut dipertaruhkan di dalamnya.
Antara kebutuhan dan martabat
Bagi sebagian keluarga, bantuan sosial sangat berarti. Uang yang diterima dapat digunakan untuk membeli beras, membayar kebutuhan sekolah, memenuhi biaya kesehatan, atau mengurangi beban rumah tangga.
Tidak ada yang salah dengan menerima bantuan ketika seseorang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan. Bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi warga rentan.
Namun, persoalannya berbeda ketika kemiskinan dilekatkan pada identitas seseorang. Kata miskin terkadang berubah menjadi label yang membawa penilaian sosial: tidak mampu, bergantung, tidak berdaya, atau gagal menjalani kehidupan.
Padahal, banyak orang hidup pas-pasan tetapi bekerja keras. Petani, buruh harian, dan pedagang kecil mungkin tidak memiliki tabungan atau aset memadai, tetapi tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.
Bagi mereka, mengatakan bahwa dirinya miskin bukan perkara mudah. Bukan karena tidak mengetahui keadaan, melainkan karena tidak ingin seluruh kehidupannya diringkas menjadi satu label. Mereka ingin dikenal sebagai pekerja, orang tua, atau kepala keluarga yang sedang berjuang, bukan semata-mata sebagai penerima bantuan.
Kemiskinan boleh menjadi kategori dalam kebijakan, tetapi tidak seharusnya menentukan nilai seseorang.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan lain. Setiap ada informasi bantuan sosial, sebagian warga berusaha mengajukan diri agar masuk daftar penerima. Mereka mungkin memang sedang menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, sakit, atau penghasilan yang tidak menentu.
Karena itu, keinginan mendapatkan bantuan tidak semestinya langsung dicap sebagai mental miskin. Meminta hak atau mengajukan diri untuk dinilai kelayakannya bukanlah sesuatu yang memalukan.
Persoalan muncul ketika bantuan dipandang sebagai tujuan akhir, tanpa memahami kriteria, kewajiban, dan proses penetapan penerima. Keinginan, kebutuhan, dan kelayakan merupakan tiga hal yang tidak selalu sama.
Orang bisa sangat ingin mendapatkan bantuan, tetapi belum tentu memenuhi kriteria. Sebaliknya, orang yang memenuhi kriteria belum tentu mau mengajukan diri atau bersedia menerimanya.
Di sinilah pekerjaan pendamping sosial menemukan tantangannya. Kami tidak cukup hanya mendengar siapa yang meminta bantuan. Kami perlu melihat kondisi kehidupan warga, memahami perubahan yang terjadi, memeriksa data, dan memastikan proses penetapan berjalan sesuai ketentuan.
Bantuan sosial bukan perlombaan tentang siapa yang paling pandai mengajukan diri atau paling keras menyuarakan kesulitannya. Bantuan harus menjangkau mereka yang memenuhi kriteria melalui proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemiskinan yang terlihat dan yang dirasakan
Dalam pekerjaan pendampingan, saya belajar bahwa kemiskinan memiliki banyak wajah.
Ada kemiskinan yang terlihat dari kondisi rumah dan keterbatasan fasilitas. Ada pula yang tersembunyi karena seseorang masih mampu bekerja atau menjalankan aktivitas sosial. Rumah yang tampak baik-baik saja mungkin menyimpan utang bulanan, sementara rumah sederhana belum tentu menunjukkan ketiadaan sumber penghasilan atau dukungan keluarga.
Itulah sebabnya penilaian kemiskinan tidak cukup berdasarkan pandangan sekilas.
Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan kriteria dan mekanisme masing-masing program.
Artinya, seseorang yang tampak miskin belum tentu otomatis memenuhi ketentuan suatu program. Sebaliknya, orang yang tidak merasa dirinya miskin bisa saja berada dalam kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan indikator tertentu.
Namun, angka dan kategori memiliki batas. Data membantu membaca keadaan, tetapi tidak selalu menjelaskan pengalaman manusia di baliknya. Kita dapat mencatat pengeluaran dan kondisi rumah, tetapi belum tentu mengetahui biaya pengobatan, utang, atau cara keluarga bertahan hingga akhir bulan.
Karena itu, data harus diperbarui dan diverifikasi. Kunjungan langsung penting untuk memahami konteks kehidupan warga, bukan sekadar mencocokkan angka dengan kenyataan.
Meski demikian, pengalaman lapangan juga tidak boleh menjadi satu-satunya dasar. Rasa iba, kedekatan personal, dan kesan terhadap seseorang tidak boleh menggantikan prosedur. Pendamping sosial perlu menggabungkan data, pengamatan, dialog, dan ketentuan program.
Sebab, di balik setiap data ada manusia, dan di balik setiap manusia ada cerita yang tidak selalu terbaca dari angka.
Apakah kemiskinan juga soal karakter dan mental?
Dalam percakapan sehari-hari, istilah mental miskin sering digunakan untuk menyebut orang yang selalu berharap bantuan, enggan berusaha, atau merasa hidupnya menjadi tanggung jawab orang lain.
Ada perilaku yang memang perlu dikritisi ketika seseorang terus menuntut bantuan tanpa memahami proses dan tanggung jawab. Namun, istilah tersebut tidak boleh menjadi penghakiman terhadap orang miskin.
Tidak semua orang yang meminta bantuan memiliki mental buruk. Tidak semua penerima bantuan kehilangan semangat bekerja. Dan tidak semua penolak bantuan otomatis memiliki karakter lebih baik.
Kemiskinan sering disertai hambatan yang kompleks: kesempatan kerja terbatas, pendidikan dan layanan kesehatan yang sulit, tanggungan keluarga, serta lingkungan yang tidak mendukung mobilitas ekonomi. Menganggap seseorang miskin karena malas atau bermental lemah adalah penyederhanaan yang tidak adil.
Meski demikian, karakter dan cara pandang dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi kesulitan. Ada yang terus mencari peluang, menjaga kemandirian, menerima bantuan sambil tetap bekerja, atau menjadikannya penopang sementara.
Yang perlu dilihat bukan orang miskin yang baik atau buruk, melainkan bagaimana ia menghadapi keterbatasan, bagaimana sistem memberi kesempatan, dan apakah dukungan yang diberikan memperkuat kemandirian.
Bantuan sosial semestinya, jika memungkinkan, diiringi akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kemandirian tidak boleh dijadikan alasan untuk menarik dukungan dari keluarga yang masih membutuhkan perlindungan. Tujuannya bukan sekadar menghentikan bantuan, melainkan membantu keluarga hidup lebih aman dan berdaya.
Belajar dari Pak Sobir
Saya tidak tahu seluruh alasan Pak Sobir mengatakan bahwa keluarganya tidak layak menerima bantuan. Bisa jadi ia merasa masih mampu bekerja atau ingin memberi kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Apa pun alasannya, kalimat itu mengingatkan saya bahwa warga bukan sekadar objek pendataan. Mereka memiliki kehendak, penilaian, dan perasaan tentang kehidupannya sendiri. Mereka bukan angka dalam daftar, alamat yang harus dikunjungi, atau nama yang dicentang dalam formulir. Mereka adalah manusia yang berhak didengar.
Tentu, sikap Pak Sobir tidak menggugurkan kewajiban petugas melakukan verifikasi. Penilaian tetap harus mengacu pada data, kriteria, dan prosedur. Penolakan juga perlu dihormati dan ditangani sesuai mekanisme, bukan dipaksakan atau langsung dianggap sebagai keputusan final tanpa memahami konteksnya.
Ada perbedaan antara mengatakan, “Bapak termasuk orang miskin yang layak mendapat bantuan,” dan, “Kami sedang melakukan pendataan untuk memahami kondisi kesejahteraan warga dan memastikan data sesuai keadaan sebenarnya.”
Kalimat pertama terasa seperti vonis. Kalimat kedua membuka ruang dialog.
Tugas pendamping sosial bukan menentukan harga diri seseorang, melainkan memastikan program berjalan sesuai ketentuan, menjembatani masyarakat dengan kebijakan, dan membantu warga yang membutuhkan agar tidak kehilangan akses.
Saya belajar bahwa empati bukan berarti selalu menyetujui permintaan warga. Empati berarti mendengar sebelum menilai, menjelaskan sebelum menyimpulkan, dan tetap menghormati seseorang meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan.
Pada akhirnya, saya memahami bahwa tidak semua orang miskin mau dikategorikan miskin, sebagaimana tidak semua orang yang mengaku miskin otomatis memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Kita perlu membangun sistem yang mampu mengenali kebutuhan warga secara akurat. Data harus diperbarui, pengaduan ditindaklanjuti, dan proses penetapan dibuat transparan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa bantuan sosial memiliki kriteria, bukan sekadar persoalan siapa yang merasa paling membutuhkan.
Pada saat yang sama, kita perlu memandang kemiskinan secara lebih manusiawi. Jangan sampai orang yang membutuhkan bantuan merasa malu mengakuinya, atau penerima bantuan diperlakukan lebih rendah.
Kemiskinan bukan aib. Menerima bantuan bukan kehinaan. Menolak bantuan juga bukan bukti bahwa seseorang lebih terhormat. Nilai manusia tidak ditentukan oleh posisi ekonomi, jumlah bantuan, atau status dalam basis data.
Saya kembali teringat pada Pak Sobir. “Buk, awake dewe ki ora layak oleh bansos.”
Mungkin itu caranya menyatakan bahwa ia masih ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Mungkin ada alasan lain yang hanya ia dan keluarganya pahami. Saya tidak perlu memaksakan tafsir. Cukup bagi saya untuk belajar bahwa setiap rumah menyimpan pelajaran tentang manusia.
Menjadi pendamping sosial bukan hanya tentang memahami kemiskinan, tetapi juga menghormati cara setiap orang menjalani kehidupannya.
Ada yang mengetuk pintu bantuan karena tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Ada yang diam meskipun kesulitannya nyata. Ada yang berharap masuk daftar penerima, dan ada pula yang memilih tidak berada di dalamnya.
Tugas kita bukan mempermalukan salah satu dari mereka. Tugas kita memastikan bantuan sampai kepada yang berhak, mereka yang membutuhkan tidak terabaikan, dan setiap warga diperlakukan sebagai manusia yang utuh.
Negara boleh mengategorikan penduduk berdasarkan indikator kesejahteraan untuk menjalankan kebijakan. Namun, jangan sampai kita mengategorikan manusia berdasarkan status ekonomi untuk menentukan siapa yang pantas dihormati.
Kemiskinan mungkin diukur dengan angka dan kelayakan bantuan ditentukan melalui kriteria. Namun, martabat manusia tidak pernah sesederhana itu. (Red)
